Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh Besar, M. Nur, menilai pengelolaan aset daerah Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar (Pemkab Abes) selama beberapa tahun terakhir amburadul, mulai dari kendaraan dinas hingga aset lahan dan bangunan. Ia menyebut seperti ada pembiaran sistematis, bahkan sejumlah aset tidak jelas status kepemilikannya.
Menurut M. Nur, praktik paling mencolok terlihat pada kendaraan mobil dinas plat merah yang kerap dipakai untuk kepentingan pribadi dan keluarga pejabat.
“Ironisnya, sebagian kendaraan justru dikuasai oknum di luar pemerintahan, sementara aparatur yang membutuhkan untuk menunjang kinerja malah kekurangan fasilitas,” ujar M. Nur, kepada Media Tipikor, Minggu (22/2/2026) di Kota Jantho.
YARA menduga distribusi kendaraan dinas di Aceh Besar sarat kepentingan politis, bukan berbasis kebutuhan kerja. Kondisi serupa juga terjadi pada bus operasional sekolah dan mobil perintis transportasi yang dikelola Dinas Perhubungan. Belasan unit dilaporkan rusak berat, bahkan ada yang hilang.
