Agenda bulan Ramadhan yang digelar Polres Bengkalis pada Sabtu, 22 Februari 2026, dinilai belum sepenuhnya mencerminkan komunikasi yang inklusif serta menjalin sinergi secara proporsional dengan semua elemen masyarakat, termasuk organisasi wartawan dari berbagai latar belakang. Pasalnya, kegiatan buka puasa bersama yang digelar dilakukan hanya dengan salah satu organisasi wartawan sehingga memantik respons kritis dari sejumlah organisasi pers lainnya.
“Kegiatan yang sejatinya sarat makna kebersamaan itu dinilai menyisakan persoalan dalam aspek keadilan dan pola kemitraan,” terang Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Bengkalis, Muktarudin Nasution, kepada Media Tipikor, Minggu (23/2/2026).
Mewakili sejumlah organisasi pers di Bengkalis, Muktarudin menyampaikan sikap terkait pelibatan hanya satu organisasi wartawan dalam agenda buka puasa Polres Bengkalis yang pada akhirnya menimbulkan polemik dikalangan pers Bengkalis.
“Kepemimpinan Kapolres Bengkalis, Fahrian Saleh Siregar, belum sepenuhnya mencerminkan pelibatan yang merata terhadap seluruh organisasi pers,” ujarnya.
Menurut Muktarudin, institusi kepolisian sebagai penegak hukum di daerah semestinya membangun hubungan komunikasi yang inklusif serta menjalin sinergi secara proporsional dengan semua elemen masyarakat.
“Kami tetap menerima rilis dari Humas Polres Bengkalis. Namun dalam kegiatan buka puasa bersama, pemberitahuan hanya diberikan kepada satu organisasi. Apakah kami tidak lagi dianggap sebagai mitra?,” kata Muktarudin.
Ia menegaskan bahwa nilai-nilai Ramadhan yang menjunjung persaudaraan dan kebersamaan seharusnya terwujud dalam praktik kelembagaan. Ketidakmerataan pelibatan, menurutnya, berpotensi menimbulkan kesan eksklusivitas di tengah komunitas pers serta mengganggu harmoni kemitraan yang telah terbangun.
Kabupaten Bengkalis, lanjutnya, memiliki sejumlah organisasi wartawan yang aktif dan profesional, seperti PWRI, PWMOI, JMSI, ASWIN, AWI, AJOI, serta Forwalis (Forum Wartawan Pulau Bengkalis). Organisasi-organisasi tersebut dinilai memiliki kapasitas dan dedikasi yang setara dalam mendukung pembangunan daerah melalui kerja jurnalistik yang independen dan bertanggung jawab.
“Kegiatan tersebut baik dan bermanfaat, namun Polres Bengkalis terkesan belum mencerminkan prinsip keterbukaan yang menyeluruh. Ada ruang perbaikan agar kebersamaan benar-benar dirasakan semua pihak,” jelasnya.
Ramadhan pada akhirnya menjadi momentum refleksi bahwa nilai kebersamaan tidak hanya dirayakan dalam seremoni, melainkan juga diwujudkan dalam kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Ia berharap ke depan Kapolres Bengkalis dapat memperkuat komitmen terhadap prinsip keadilan, dan kesetaraan dalam membangun kemitraan.
“Relasi yang sehat antara aparat penegak hukum dan insan pers, menjadi fondasi penting bagi transparansi serta kepercayaan publik,” tegas Muktarudin.
