MEDIATIPIKOR.COM – Pernyataan Bupati Aceh Besar, Muharram Idris, yang meminta sekolah aktif mencari dukungan anggaran ke pemerintah pusat dalam agenda Saweu Sikula memicu kritik tajam dari kalangan pengamat sosial dan politik. Pernyataan itu dinilai menunjukkan lemahnya arah tata kelola pendidikan di Aceh Besar.
Di tengah masih banyaknya persoalan pendidikan — mulai dari ruang belajar rusak, fasilitas minim, hingga keterbatasan sarana penunjang — pemerintah daerah justru dianggap melempar beban tanggung jawab kepada sekolah dan tenaga pendidik.
Pengamat Ilmu Sosial dan Politik, M. Nur, menilai pernyataan tersebut mencerminkan kegagalan pemerintah daerah memahami fungsi dasar pemerintahan, khususnya dalam sektor pendidikan.
“Sekolah bukan lembaga lobi anggaran. Kepala sekolah bukan broker proyek kementerian. Guru bukan pencari dana pusat. Tugas mereka mendidik dan meningkatkan kualitas pendidikan, bukan berburu anggaran pembangunan,” kata M. Nur, Sabtu (9/5/2026).
Ia menegaskan, urusan pendidikan merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karena itu, kebutuhan pembangunan sekolah, rehabilitasi ruang kelas, hingga penyediaan fasilitas belajar semestinya diperjuangkan langsung oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait dan kepala daerah.
“Kalau sekolah sudah disuruh mencari anggaran sendiri, publik wajar bertanya: lalu pemerintah daerah kerjanya apa?” ujarnya.
Menurut M. Nur, pernyataan tersebut juga berpotensi menimbulkan kesan bahwa pemerintah daerah sedang mencuci tangan terhadap persoalan pendidikan. Padahal, kepala daerah seharusnya hadir dengan solusi konkret melalui penguatan APBK, komunikasi aktif dengan kementerian, serta lobi pembangunan yang terukur dan terstruktur.
“Pemimpin daerah itu dipilih untuk memperjuangkan anggaran rakyat, bukan mengalihkan tanggung jawab kepada guru dan sekolah,” tegasnya.
