“BPK bisa menindaklanjuti temuan ini dengan melibatkan penegak hukum, apakah ada unsur kerugian negara di dalamnya? Sebab, ini tidak main-main, kita sedang menggunakan anggaran negara dalam kondisi sulit. Hati-hati menggunakan anggaran sementara rakyat terus ditarik berbagai iuran, kenaikan pajak hingga kenaikan harga bahan pokok,” kata Kurniasih.
Kurniasih mengaku sejak lama meminta agar program kartu prakerja dihentikan total kemudian dilakukan evaluasi menyeluruh. Menurutnya, program yang baik tanpa pelaksanaan yang baik dampaknya hanya akan menghamburkan anggaran.
“Persoalan kartu prakerja ini tak pernah selesai mulai dari platform pelatihan yang menimbulkan conflict of interest dengan perusahaan staf ahli presiden waktu itu, temuan KPK, banyaknya joki kartu prakerja, pengawasan yang tidak maksimal karena program ini di bawah Menko Perekonomian yang secara pengawasan di DPR tidak spesifik dan kini muncul temuan anggaran tidak tepat sasaran yang melibatkan dana sangat besar,” terang Kurniasih.(Republika.co.id)
