Seharusnya, kata M Nur, di sisa pemerintahannya bupati lebih fokus pada percepatan kebijakan seperti percepatan tender, penyelesaian krisis keuangan dan kebijakan lainnya.M Nur menduga, rotasi puluhan pejabat di Aceh Besar itu ada indikasi politis, tidak profesional, dan tidak transparan. Sebab, katanya, mutasi itu dilaksanakan tiba-tiba dan terkesan dipaksakan.”Bupati dalam hal ini mengambil keputusan tanpa ada analisis kebutuhan, trek record, lebih kepentingan politis. Inilah tanda pemerintahan gagal melakukan reformasi birokrasi dan bagian buruknya tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Mawadi Ali,” katanya.
Menurutnya, mutasi di lingkungan OPD tidak dilandasi semangat reformasi birokrasi yang digaungkan dalam visi-misi Aceh Besar dengan mengedepankan profesionalitas.Seharusnya, kata M Nur, dalam tata kelola pemerintahan yang baik, pelaksanaan mutasi ada mekanisme dengan membentuk tim seleksi, agar posisi jabatan yang diisi nantinya tepat, mumpuni dan cakap.
“Ini malah merusak tatanan sistem birokrasi. Ini juga salah satu kegagalan pemerintah Bupati Mawardi Ali, tata kelola pemerintahan yang buruk, banyak kebijakan dan keputusan termasuk mutasi cenderung keluar dari visi dan misi. Mutasi di sisa jabatan yang dilakukan bupati sepertinya mendadak, tanpa ada analisis trek record oleh tim seleksi, asal mutasi dan copot,” katanya.(Tjut)
