MEDIATIPIKOR.COM – Krisis pelayanan kesehatan di RSUD Aceh Besar kian mengkhawatirkan. Sebanyak 13 poliklinik terpaksa ditutup akibat mogok tenaga medis, sementara stok obat dilaporkan telah kosong selama lima bulan. Kondisi ini menjadi gambaran rapuhnya sistem pelayanan publik di daerah tersebut.
Pengamat Ilmu Sosial dan Politik, M. Nur, S.I.Kom., M.I.Kom, menilai situasi ini sebagai kegagalan serius pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dasarnya, yakni melindungi masyarakat.
“Kalau benar stok obat sudah kosong selama lima bulan, ini bukan lagi kelalaian, tapi pembiaran. Tidak mungkin persoalan sebesar ini tidak diketahui pemerintah daerah. Ini menunjukkan kegagalan total dalam pengelolaan dan pengawasan,” tegasnya.
Menurutnya, dalam tata kelola pemerintahan yang sehat, ketersediaan obat merupakan indikator paling mendasar dari berjalannya pelayanan kesehatan. Kekosongan yang berlangsung berbulan-bulan mencerminkan adanya persoalan sistemik, mulai dari perencanaan anggaran, proses pengadaan, hingga lemahnya pengawasan birokrasi.
“Rantai kebijakan dari perencanaan hingga distribusi tampak terputus. Jika dibiarkan selama lima bulan, itu berarti tidak ada respons cepat dan tidak ada sense of crisis dari pimpinan daerah,” ujarnya.
Ia juga menilai mogoknya tenaga medis tidak bisa dilepaskan dari kondisi tersebut. Ketika fasilitas tidak memadai dan kebutuhan dasar tidak terpenuhi, terhentinya pelayanan menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.
“Tenaga medis bekerja dalam sebuah sistem. Ketika sistem itu rusak—obat tidak tersedia, layanan terganggu—maka pelayanan pasti ikut berhenti. Ini bukan semata persoalan individu, melainkan kegagalan sistem yang dikelola pemerintah,” tambahnya.
