“Kami berharap pada Pj Bupati tempatkanlah pejabat dengan SDM yang paham managemen pelayanan kesehatan di rumah sakit, kami menduga saat penempatan posisi pejabat tidak dilakukan uji kelayakan secara selektif, hingga terjadilah masalah, pelayanan yang buruk. Kami berharap ke depan harus lebih baik memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di kabupaten Aceh Besar,” kata Usman Lamreung.
Usman menyebutkan, buruknya manajemen RSUD Satelit bukan saja pada kekosongan pejabat saja, tetapi juga terjadi pada pengelola jasa medis. Patut diduga belum memiliki standar yang jelas dalam pembayaran jasa medis untuk tenaga kesehatan. “Pembagian jasa medis baik ASN dan tenaga kontrak terkesan tidak transparan, Sudah semestinya, Pj Bupati mengetahui, dan paham masalah yang terjadi di RSUD Aceh Besar dan segara diambil kebijakan tegas,” paparnya.
Ia pun meminta Pj Bupati untuk mengevaluasi manajemen RSUD Satelit. “Kalau tidak mampu memperbaiki, layak untuk dicopot jabatannya, Kita juga berharap pada DPRK untuk memanggil direktur rumah sakit, pertanyakan terkait kelangkaan obat dan pelaksanaan managemen pelayanan kesehatan, ini juga bagian dari tugas dan fungsi DPRK, jangan hanya diam saja, tanpa ada aksi..” ingatnya.(Tjut)
