MEDIATIPIKOR.COM — Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti proses tender paket Revitalisasi Kawasan PPI Krueng Mane pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dengan nilai pagu sekaligus HPS sebesar Rp14,415 miliar. Berdasarkan data hasil evaluasi yang ditampilkan pada sistem SPSE/Inaproc, TTI menemukan pola penawaran sejumlah peserta yang dinilai tidak lazim dan layak diperiksa lebih jauh untuk memastikan ada atau tidaknya persaingan semu maupun persekongkolan horizontal antarpeserta.
Tender tersebut tercatat diikuti 41 peserta. Namun perhatian TTI tertuju pada peserta nomor 2 sampai nomor 5, khususnya tiga perusahaan yang memasukkan harga sangat berdekatan dengan HPS.
Peserta nomor 3, CV Meriam London, mengajukan penawaran sekitar Rp14.411.883.024. Peserta nomor 4, PT Capital Supplier Indonesia, mengajukan sekitar Rp14.410.773.024, sedangkan peserta nomor 5, CV Tanjung Persada, berada pada angka sekitar Rp14.412.993.024.
Ketiga penawaran tersebut hanya terpaut sekitar Rp1,11 juta hingga Rp2,22 juta satu sama lain, padahal nilai pekerjaan mencapai lebih dari Rp14,4 miliar. Bahkan ketiganya berada pada kisaran sekitar 99,97–99,99 persen dari HPS.
“Dalam tender konstruksi bernilai Rp14,4 miliar, tiga penawaran yang berhimpitan hanya beberapa juta rupiah dan seluruhnya berada sangat dekat dengan HPS tentu patut diuji lebih dalam. Apalagi terdapat pola angka akhir yang hampir seragam. Ini belum membuktikan persekongkolan, tetapi cukup kuat menjadi dasar untuk melakukan pemeriksaan lanjutan,” kata Koordinator Transparansi Tender Indonesia, Nasruddin Bahar.
TTI juga mencatat adanya kemiripan pada angka belakang penawaran ketiga perusahaan tersebut, yakni masing-masing berakhir pada pola …883.024, …773.024, dan …993.024. Menurut TTI, kesamaan seperti ini harus dibandingkan dengan rincian analisa harga satuan, koefisien, harga bahan, upah, peralatan, serta dokumen elektronik masing-masing peserta.
Lebih menarik lagi, ketiga peserta tersebut disebut gugur dengan persoalan yang relatif serupa, yakni terkait jaminan penawaran. Kondisi tersebut membuat TTI mempertanyakan apakah ketiganya benar-benar hadir untuk berkompetisi secara independen atau terdapat pola lain yang perlu didalami.
Sementara peserta nomor 2, PT Arhindo Artha Utama, justru memasukkan penawaran jauh lebih rendah, sekitar Rp12,709 miliar atau kurang lebih 88 persen dari HPS. Perusahaan tersebut dinyatakan gugur karena persoalan bukti kepemilikan/peralatan utama, khususnya excavator.
