Opini

Jika Jantho Saja Ditinggalkan, Bagaimana Aceh Besar Mau Berubah?

7
×

Jika Jantho Saja Ditinggalkan, Bagaimana Aceh Besar Mau Berubah?

Sebarkan artikel ini

Keberhasilan pemerintah tidak cukup dari jumlah proyek dan serapan anggaran, tetapi dari pemerataan akses jalan, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, produktivitas pertanian, dan kesempatan kerja.

Dalam rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBK 2026, pendapatan daerah disesuaikan dari sekitar Rp1,777 triliun menjadi Rp1,580 triliun. Belanja daerah berubah dari Rp1,824 triliun menjadi Rp1,744 triliun. Penyesuaian pendapatan sekitar Rp197 miliar ini merupakan alarm bagi pemerintah untuk memperkuat PAD dan meningkatkan kualitas belanja.

Mark H. Moore, melalui konsep public value, menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan harus diukur dari nilai publik yang dihasilkan, bukan sekadar keluaran administratif. Setiap rupiah APBK harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan berhenti pada kegiatan seremonial dan proyek fisik.

UU Nomor 6 Tahun 2024 menetapkan 24 November 1956 sebagai tanggal pembentukan Kabupaten Aceh Besar. Karena itu, tanggal historis hari jadi memiliki dasar hukum nasional.

Namun, dasar penetapan tanggal harus dibedakan dari aturan teknis penyelenggaraan peringatan HUT, termasuk kelembagaan, kegiatan, dan penggunaan APBK. Pemerintah perlu membuka regulasi pelaksanaannya agar transparansi dan akuntabilitas terjamin.

Hal serupa berlaku pada program Beut Kitab Bak Sikula. Program dengan sasaran sekitar 29.280 siswa dan kebutuhan 457 guru pengajar pada 2026 ini memiliki tujuan baik dalam memperkuat pendidikan agama.

Namun, pemerintah wajib menjelaskan dasar hukum, kurikulum, tenaga pengajar, pembiayaan, alokasi waktu, dan evaluasinya. Pendidikan beut kitab kuning memperkuat karakter tanpa mengorbankan pencapaian kurikulum nasional.

Kritik bukanlah upaya menghujat, melainkan kontrol demokrasi untuk memperbaiki pemerintahan. Bupati tidak cukup menjawab kritik dengan slogan perubahan atau imbauan agar masyarakat berhenti mencari kesalahan.

Pemerintah harus menunjukkan keterbukaan, profesionalitas birokrasi, konsistensi kebijakan, pemerataan pembangunan, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Hampir dua tahun merupakan waktu yang cukup untuk memperlihatkan arah kepemimpinan. Jika perubahan belum terasa dalam tata kelola, ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, dan penguatan syariat Islam, wajar apabila masyarakat mempertanyakan efektivitas pemerintahan.

Bagaimana masyarakat diminta optimistis terhadap Jantho jika pemerintah sendiri belum menunjukkan keberpihakan yang konsisten terhadap ibu kota kabupatennya? Jangan biarkan Jantho menjadi ibu kota yang ditinggalkan oleh penguasanya sendiri.

Sebab, mempertahankan status ibu kota tanpa kesungguhan membangunnya sama saja mempertahankan simbol tanpa substansi. Sejarah tidak mencatat slogan Pilkada, tetapi kerja nyata dan warisan kepemimpinan bagi masyarakat.