MEDIATIPIKOR.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar dinilai tengah menghadapi persoalan serius dalam tata kelola birokrasi. Di bawah kepemimpinan Bupati Aceh Besar, Syech Muharram Idris, pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) disebut semakin jauh dari prinsip merit sistem sebagaimana diamanatkan dalam reformasi birokrasi.
Sejumlah kebijakan yang dijalankan bahkan dianggap menyerupai “manajemen warung kopi”, yakni sarat kepentingan personal, minim profesionalisme, dan kental nuansa kekuasaan. Penonaktifan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan alasan evaluasi dinilai sebagian pihak sebagai bentuk kebijakan yang mencederai etika pemerintahan.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka jargon ‘Aceh Besar Bermartabat’ hanya akan menjadi slogan kosong di atas reruntuhan birokrasi yang rusak,” ujar tokoh masyarakat Aceh Besar, Rusdi, kepada media ini.
Menurut Rusdi, mundurnya sejumlah pejabat strategis di lingkungan Pemkab Aceh Besar telah memicu keresahan publik. Fenomena tersebut dinilai sebagai sinyal terjadinya krisis kepemimpinan yang berpotensi mengganggu jalannya roda pemerintahan daerah.
Kondisi ini tidak hanya berdampak pada efektivitas pelayanan publik, tetapi juga memunculkan spekulasi mengenai menurunnya kepercayaan internal birokrasi terhadap pimpinan daerah.
“Pengunduran diri pejabat secara beruntun tidak bisa dianggap biasa. Ini merupakan indikasi adanya persoalan mendasar dalam pola kepemimpinan, mulai dari tekanan politis, ketidaknyamanan dalam bekerja, hingga gagalnya membangun soliditas birokrasi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dampak serius akibat kosongnya sejumlah jabatan strategis di pemerintahan. Menurutnya, situasi tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan program daerah, memperlambat serapan anggaran, serta mengganggu pelayanan administratif kepada masyarakat.
