Selain proyek pengadaan kubah Masjid Raya Rimo, ALAMP AKSI juga meminta aparat penegak hukum menelusuri proyek pembangunan masjid lainnya di Aceh Singkil yang dinilai memiliki pola yang perlu dikaji lebih lanjut.
Menurut organisasi tersebut, pemeriksaan sebaiknya mencakup seluruh tahapan pelaksanaan proyek, mulai dari proses perencanaan, penyusunan spesifikasi teknis, pengadaan material, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, hingga proses pembayaran.
ALAMP AKSI juga meminta Kejaksaan memanggil seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan proyek, seperti pengguna anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan perencana, konsultan pengawas, kontraktor pelaksana, hingga penyedia material apabila dalam proses penyelidikan ditemukan indikasi pelanggaran.
Di samping itu, organisasi tersebut mendorong pemerintah agar membuka informasi dan dokumen proyek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran publik.
Mahmud menilai pembangunan rumah ibadah semestinya menjadi contoh pelaksanaan proyek yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Apabila tidak terdapat penyimpangan, tentu proses pemeriksaan akan membuktikannya. Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran yang menimbulkan kerugian negara, maka penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
ALAMP AKSI menyatakan akan terus mengawal proses tersebut dan berharap aparat penegak hukum memberikan kepastian hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan pembuktian yang objektif.
