Kajian yang baik adalah kajian yang berani memperlihatkan seluruh kenyataan, termasuk kelemahan dan risikonya. Justru dari sanalah legitimasi pemekaran dapat dibangun.
Pemekaran harus mempunyai mesin ekonomi. Menurut penulis, Aceh Raya dan Aceh Seuramoe harus mulai menyusun pertanyaan yang berbeda. Bukan pertama-tama bertanya berapa banyak dinas yang akan dibentuk. Tetapi: sektor apa yang akan menggerakkan ekonominya?
Bukan berapa banyak jabatan pemerintahan yang tersedia. Tetapi: berapa banyak lapangan kerja yang dapat diciptakan? Bukan berapa besar belanja pemerintah. Tetapi: berapa besar aktivitas ekonomi yang dapat tumbuh di luar belanja pemerintah?
Jika pemekaran ingin menjadi kebijakan pembangunan, maka harus ada mesin ekonomi yang jelas: pertanian, perikanan, perdagangan, pariwisata, industri, jasa atau kombinasi beberapa sektor yang memiliki keunggulan kompetitif.
Tanpa itu, pemekaran akan sulit keluar dari lingkaran ketergantungan fiskal.
Moratorium bukan alasan untuk menunggu. Penulis justru melihat masa moratorium sebagai kesempatan. Selama pintu keputusan belum terbuka, Aceh Raya dan Aceh Seuramoe memiliki waktu untuk memperbaiki seluruh argumentasinya.
Bangun grand design. Hitung fiskal. Petakan ekonomi. Rancang pusat pertumbuhan. Siapkan tata ruang. Hitung dampak terhadap Aceh Besar. Dan yang paling penting, bangun desain pemerintahan yang efisien.
Jika semua itu selesai, Aceh Raya dan Aceh Seuramoe akan memiliki posisi yang jauh lebih kuat ketika kebijakan nasional mengenai pemekaran berubah.
Sebaliknya, jika energi hanya dihabiskan untuk mempertahankan isu pemekaran agar tetap hidup secara politik, kita berisiko kembali ke siklus lama: isu muncul, harapan tumbuh, moratorium tetap berlaku, lalu semuanya kembali tenggelam.
Aspirasi perlu dihormati, tetapi harus dibuktikan. Penulis berada pada posisi bahwa aspirasi pemekaran Aceh Raya dan Aceh Seuramoe layak diperjuangkan, tetapi perjuangan itu harus naik kelas.
Tidak cukup lagi mengatakan bahwa masyarakat sudah lama menginginkannya.
Kita harus mampu mengatakan kepada pemerintah pusat: Inilah alasan pembangunan mengapa Aceh Raya dan Aceh Seuramoe diperlukan. Inilah kemampuan ekonominya. Inilah desain fiskalnya. Inilah manfaatnya bagi masyarakat. Dan inilah cara kami memastikan Aceh Besar tetap mampu berkembang.
Itulah argumentasi yang menurut penulis harus dibangun. Sebab pada akhirnya, pemekaran bukan hadiah politik kepada sebuah wilayah. Pemekaran adalah keputusan negara yang konsekuensinya akan berlangsung puluhan tahun.
Karena itu, penulis tidak ingin Aceh Besar mengulang kesalahan yang sama: terlalu sibuk memperjuangkan lahirnya daerah baru, tetapi kurang serius mempersiapkan masa depan daerah setelah lahir.
Aceh Raya dan Aceh Seuramoe harus membuktikan bahwa ia bukan sekadar membutuhkan pemerintahan yang lebih dekat. Ia membutuhkan model pembangunan yang lebih produktif.
Dan di tengah keterbatasan fiskal negara, ukuran keberhasilannya sederhana: apakah pemekaran mampu menghasilkan lebih banyak aktivitas ekonomi, lapangan kerja, investasi, pendapatan daerah dan pelayanan publik yang lebih baik?
Jika jawabannya dapat dibuktikan, maka aspirasi pemekaran memiliki fondasi yang kuat.
Jika belum, pekerjaan rumah kita bukan berhenti memperjuangkan pemekaran, melainkan memperkuat fondasi agar ketika kesempatan itu datang, Aceh Raya dan Aceh Seuramoe benar-benar siap.
Sebab penulis percaya, Aceh Besar tidak membutuhkan banyak pemerintahan. Aceh Besar membutuhkan pemerintahan yang lebih efektif dan ekonomi yang lebih kuat.
Dan jika pemekaran menjadi jalan untuk mencapai keduanya, maka perjuangan tersebut layak diteruskan—dengan data, perhitungan dan keberanian untuk melihat kenyataan secara utuh.
