Hal senada diungkapkan Herman, warga lainnya yang mengaku tak habis pikir dengan keberadaan proyek tersebut. Seharusnya, kata Herman, sebelum dibangun dilakukan penelitian dan perencanaan yang matang terlebih dahulu.
“Setiap proyek itu ada perencanaan, ada konsultannya. Dan kalau memang debit airnya itu tidak memungkinkan (kecil) buat apa dibangun, kan lebih baik dicarikan solusi alternatif lainnya,” kata Herman.
Ia juga mempertanyakan sejauh mana pengawasan dari Dinas PUPR Aceh Besar dan instansi berwenang lainnya terkait realisasi proyek ini.
“Harapan kami ada solusi, bagaimana caranya agar air ini bisa mengalir dan dinikmati masyarakat. Warga berharap pihak berkompeten segera turun ke lokasi, guna menyelidiki proyek ini sampai tuntas. Sehingga uang negara yang terlanjur dipakai untuk membiayai proyek tersebut segera bisa dinikmati oleh masyarakat,” harapnya.
Herman juga menambahkan, masyarakat berharap Aparat Penegak Hukum (APH) dapat proaktif terkait proyek pipanisasi yang tengah menjadi polemik di tengah masyarakat ini.
“Semoga saja aparat penegak hukum secepatnya turun melakukan kroscek lapangan untuk antisipasi potensi dugaan permasalahan hukum yang mungkin saja terjadi. Sehingga uang rakyat yang digunakan membangun proyek ini tidak mubazir dan hanya menguntungkan segelintir oknum saja,” pungkasnya.
Pantauan di lapangan, ditemukan debit air di hulu sungai sangat kecil dan bak penampungan pertama yang tidak dipakai. Selain itu, proses penanaman pipa juga diduga tidak maksimal, dimana pipa yang seharusnya ditanam justru dibiarkan di permukaan tanah sehingga dikhawatirkan akan terlindas kenderaan yang lalu lalang.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada satu pun pihak Dinas PUPR Kabupaten Aceh Besar yang berhasil dimintai keterangan terkait proyek yang telah menjadi polemik di tengah masyarakat ini.(Rahmat)
