Mediatipikor.com, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati mengomentari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melaporkan temuan dana Rp 289,5 miliar program kartu prakerja salah sasaran. Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan pemerintah gagal melakukan evaluasi saat program pelatihan kartu prakerja dihentikan sementara tahun 2020, silam.
Selain itu, temuan BPK semakin menguatkan rekomendasi KPK yang sempat meminta agar program kartu prakerja dihentikan. Bagi Kurniasih, proses evaluasi yang dijanjikan pemerintah terhadap program kartu prakerja tidak menemukan hasilnya.
“Dulu program pelatihan dihentikan alasannya untuk evaluasi, lalu ada rekomendasi KPK agar program ini dihentikan, jawaban dari pemerintah sama, akan melakukan evaluasi. Berjalan hingga kini tervalidasi jika proses perbaikan terhadap program ini tidak berjalan,” kata Kurniasih dalam keterangannya, Kamis (26/5/2022).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan agar catatan-catatan dari lembaga penegak hukum dan auditor pemerintah tidak dianggap angin lalu. Sebab, bagi program yang dianggarkan hingga Rp 20 triliun ini, adanya dana yang tidak tepat sasaran hingga ratusan miliar mengindikasikan pengelolaan program ini karut marut.
