Salah seorang orator, Fajar Arifin, menyampaikan bahwa aksi gabungan mahasiswa dan masyarakat tersebut bertujuan menyuarakan aspirasi demi perbaikan Kota Banjarmasin.
Ia mempertanyakan arah kebijakan pemerintah yang dinilai belum menunjukkan keberpihakan terhadap kesejahteraan warga. Menurutnya, persoalan banjir dan sampah yang berulang, kondisi jalan rusak, serta kebijakan pengadaan mobil listrik untuk Kepala SKPD dan Camat dengan nilai anggaran Rp5,2 miliar menjadi contoh kebijakan yang menuai sorotan publik.
“Di tengah efisienai anggaran, prioritas penggunaan anggaran saat ini perlu dipertanyakan urgensinya terutama di tengah kondisi rakyat yang sedang mengalami kesulitan,” ujarnya.
Massa menilai terdapat ketidaksesuaian antara janji pemimpin dengan kondisi yang dirasakan masyarakat di lapangan.
(Fahriadi)
