“Setiap rupiah belanja daerah harus memiliki target, output, dan dampak yang jelas bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, dan tokoh masyarakat dalam penyusunan prioritas pembangunan.
Program padat karya, pemberdayaan UMKM, serta pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) disebut dapat mendukung layanan dasar dan meningkatkan akses ekonomi masyarakat.
“Pembangunan harus dimulai dari fondasi yang paling mendasar. Dari sana kita melangkah dan tumbuh bersama menuju daerah yang berdaulat dan bermartabat,” tutup H. Rumiadi.
(Fahriadi)
