Mediatipikor.com, Medan – Calon Daerah Otonomi Baru Provinsi Tapanuli (CDOB Protap) yang diusung oleh Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) mendukung agenda Musyawarah Nasional (Munas) Forum Kordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) yang akan dilaksanakan di Jakarta, Gedung Nusantara IV kompleks MPR/DPR – DPD RI, Jumat (21/02/2025).
Demikian rilis berita dari kantor pusat Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli di Jl. Sei Asahan No. 8 Kota Medan disampaikan oleh Ketua Umum Yonge Sihombing, S.E., M.B.A. didampingi Dr. Dra. Murniati Tobing, M.Si (Sekjen), Drs. Binton Simorangkir, M.M. (Bendum) kepada media pers, Rabu, 12 Februari 2025.
Ketua Harian DPP Forkonas PP DOB se Indonesia Majelil Dahlam melalui telepon seluler dan via whastapp menyampaikan bahwa seluruh CDOB Pemekaran diundang menghadiri acara Munas Forkonas PP DOB se Indonesia ke – 3 di Gedung Nusantara IV kompleks MPR/DPR – DPD RI, Jumat (21/02/2025).
Majelil Dahlam mengatakan undangan ditujukan kepada CDOB Pemekaran, bukan kepada organisasi pengusul, dengan formasi 3 orang sebagai peserta dan 2 orang sebagai peninjau.
“Jadi silahkan hadir CDOB Provinsi Tapanuli Pak Yonge, agar kita bisa bersinergi dan sama-sama memperjuangkan pemekaran daerah di Indonesia. Semoga kita bisa bertemu di Munas, sekaligus diskusi”, kata Majelil sembari mengirimkan nomor Ketua Panitia Munas Bapak Zainal dan saya pun diamini dan mengucapkan terimakasih dan siap hadir pada acara Munas Forkonas PP-DOB ke – 3 di Gedung DPD RI Senayan, Jakarta, 21 Februari 2025.
Dikutip dari DetikNews, Senin, 15 Februari 2021, Pukul 21.50 WIB, lanjur Yonge, Bapak Syaiful Huda saat terpilih sebagai Ketua Umum Forkonas PP DOB telah menegaskan akan berjuang membentuk daerah otonomi baru di Indonesia.
“Melalui forum musyawarah nasional ini saya ingin menyampaikan komitmen pribadi saya bahwa perjuangan pembentukan daerah otonomi baru adalah bagian dari kemutlakan sejarah untuk mensejahterakan masyarakat di Indonesia,” kata Syaiful Huda dalam Musyawarah Nasional Forkonas PP-DOB Pertama secara virtual, melalui keterangan tertulis yang diterima, Senin (25/2/2021).
Dia mengaku, komitmen mengenai pemekaran daerah otonomi baru ini sudah dicita-citakan sejak 20 tahun lalu saat menjabat sebagai Sekretaris Komisi A DPRD Jawa Barat. Menurutnya, perjuangan tersebut tidaklah mudah, terlebih pemerintah pusat melakukan moratorium terkait dengan pembentukan daerah otonomi baru.
“Kita tidak boleh memaknai moratorium ini sebagai jalan buntu pemekaran daerah otonomi baru, tapi kita harus maknai ini adalah bagian dari perjuangan tiada henti untuk pemekaran daerah otonomi baru,” sambungnya.
Kemudian, Huda yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Komisi X DPR RI ini menyampaikan juga strategi perjuangan yang akan dilakukannya melalui dua jalur, bottom up dan top down sesuai dengan UU Nomor 23 tentang Pemerintahan daerah.
“Kita akan berseru dan bergerak berjabatan tangan terus membikin gelombang pergerakan di daerah-daerah untuk terus menyuarakan pembentukan daerah otonomi baru,” katanya
Di saat bersamaan, Huda juga menambahkan akan meminta political will, untuk menggunakan hak politik melalui pembentukan daerah otonomi baru yang langsung diinisiasi top down melalui pemerintah pusat. Moratorium Parsial pun akan dimintakan kepada pemerintah pusat untuk dilakukan pembukaan
Melalui moratorium parsial ini, pihaknya akan mendorong pemerintah pusat agar segera memprioritaskan daerah-daerah yang cepat dibentuk dan tidak harus secara bersamaan. Ke depan isu pembentukan daerah otonomi baru menurutnya, harus menjadi isu perbincangan publik.
Huda menyebut, selama ini banyak asumsi dari elit atau pejabat yang menyatakan bahwa pemekaran daerah otonomi baru dianggap menjadi beban bagi APBN. “Asumsi ini kita harus tolak, yang benar adalah apabila APBN dialokasikan secara langsung menjadi pembiayaan ke daerah-daerah diseluruh kota dan kabupaten akan lebih bermanfaat,” ujarnya.(Anggi)
