Menurut Fauzan, kondisi di lapangan memperlihatkan masih banyak korban banjir yang terpaksa meminta-minta bantuan di pinggir jalan demi bertahan hidup. Situasi tersebut, kata dia, seharusnya menjadi fokus utama pemerintah dan lembaga terkait, bukan malah mengalokasikan anggaran besar untuk fasilitas pejabat.SAPA juga menilai, keberadaan BRA selama ini belum menunjukkan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, lembaga tersebut justru dianggap lebih banyak menyedot anggaran negara tanpa hasil yang sebanding.
“Anggaran yang dihabiskan untuk fasilitas pejabat seharusnya bisa dialihkan untuk pemulihan ekonomi rakyat, bantuan korban bencana, serta pemberdayaan masyarakat miskin,” kata Fauzan.
Lebih jauh, Fauzan menilai secara fungsi, BRA tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan Dinas Sosial. Karena itu, ia mempertanyakan urgensi mempertahankan lembaga tersebut.
“Seharusnya pemerintah mengoptimalkan dinas yang sudah ada, bukan mempertahankan lembaga yang justru membuka ruang pemborosan dan berpotensi menguntungkan kelompok tertentu,” tegasnya.
