Atas dasar itu, SAPA mendesak Gubernur Aceh dan DPRA untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BRA, termasuk membuka opsi pembubaran lembaga tersebut.
“Jika pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, hentikan pemborosan. Bubarkan BRA dan alihkan seluruh anggarannya untuk memperkuat Dinas Sosial serta dinas terkait agar dapat membantu kombatan, korban konflik, dan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkas Fauzan.
