Atas dasar itu, SAPA mendesak Gubernur Aceh dan DPRA untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BRA, termasuk membuka opsi pembubaran lembaga tersebut.
“Jika pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, hentikan pemborosan. Bubarkan BRA dan alihkan seluruh anggarannya untuk memperkuat Dinas Sosial serta dinas terkait agar dapat membantu kombatan, korban konflik, dan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkas Fauzan.
“Sejak hari pertama ditahan, klien kami langsung diisolasi dan tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan tahanan lain….
Nias Selatan – Ditetapkan tersangka sejak 23 Oktober 2025 dan di masukkan dalam Daftar Pencarian…
“Kau orang Medan, aku pun Batak ya, (dengan menyebut marganya) awas kau,” ucapnya garang ke…
Dijelaskan Rustam, sebanyak dua kali PT. NPR memberikan tali asih untuk lahan 140 hektar yang…
Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Kasi Intel Bea Cukai Aceh terkait kasus dugaan tindak…
Diketahui sebelumnya, berdasarkan hasil temuan inspektorat, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengultimatum 50 orang kepala desa…
