Setahun sudah Muharram Idris bersama Syukri memimpin Aceh Besar dengan janji besar, menghadirkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, hingga saat ini publik masih bertanya dimana letak perubahan itu?
Pemerhati sosial budaya sekaligus Kaprodi Ilmu Komunikasi Universitas Iskandar Muda (UNIDA) Banda Aceh, M. Nur, menilai secara faktual belum terlihat pergeseran signifikan dalam cara Pemkab Aceh Besar dikelola. Ia bahkan menyebut narasi pembangunan yang belakangan dipublikasikan lebih menyerupai βwarisan kerja lamaβ daripada capaian pemerintahan sekarang.
Ia mencontohkan pemberitaan Serambi Indonesia edisi Jumat, 13 Februari 2026, bertajuk “Aceh Besar Menapak Fondasi, Merajut Harapan”. Menurutnya, sejumlah program yang disebutkan dalam laporan tersebut justru merupakan kelanjutan agenda pemerintahan sebelumnya, bukan terobosan baru rezim MuharramβSyukri.
βDisebutkan ada program pemberdayaan UMKM, bantuan modal usaha mikro, dan pendampingan pelaku usaha. Pertanyaannya sederhana, apakah itu benar-benar ada dalam APBK 2026? Jika ada, jalankan dengan serius dan tepat sasaran. Jika tidak, ini bukan sekadar janji kosong, ini pembohongan publik,β tegasnya kepada Media Tipikor, Sabtu (14/02/2026), di Banda Aceh.
