M. Nur juga menyoroti stagnasi gaya kepemimpinan yang menurutnya masih berkutat pada rutinitas seremonial. Ia menilai energi pemerintah daerah lebih banyak habis pada kegiatan simbolik daripada kerja substansial yang berdampak langsung pada masyarakat.
βSecara kasat mata, publik bisa menilai. Agenda masih didominasi seremoni. Bahkan bupati belum mampu mengubah pola itu. Kalau pola kerja saja tidak berubah, lalu perubahan apa yang bisa diharapkan?β kritiknya tajam.
Lebih jauh, ia menilai lambannya penataan struktur birokrasi menjadi bukti lemahnya manajemen pemerintahan. Hingga setahun berjalan, posisi pelaksana teknis program dinilai belum tertata secara optimal.
“Bagaimana program mau berjalan kalau eksekutornya saja belum jelas? Jangan-jangan memang tidak ada program yang benar-benar disiapkan,β ujarnya.
