Ratusan guru honorer melakukan aksi unjuk rasa (demo) di Kantor Bupati Asahan, Kamis (5/2/2026). Pasalnya, para guru honorer tersebut terancam dipecat dengan alasan peraturan perundang-undangan yang melarang adanya guru honorer. Aksi ini juga dipicu lantaran sebagian guru honorer di Kabupaten Asahan sudah dirumahkan oleh pihak sekolah.
“Kami berharap para guru honorer tetap dipertahankan untuk menjadi P3K paruh waktu,” ujar koordinator aksi Fais.
Lebih lanjut disampaikan Fais, bahwa para guru honorer non data base merasa dipinggirkan dan tidak mendapatkan perlindungan meski telah mengabdi selama bertahun-tahun.
“Kalau kami tidak masuk data base 2023, kenapa 2024 hingga 2025 tidak dipecat ,” beber Pais.
Ironisnya, sebahagian para guru honorer selama mengabdi mengaku hanya menerima honor antara Rp. 200.000 sampai dengan Rp. 500.000 setiap bulan.
Sementara itu, Wakil Bupati Asahan, Rianto, yang turun menemui masa aksi unjuk rasa mengatakan dalam waktu dekat Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan akan dikirim ke Jakarta untuk menyampaikan keluhan para guru honorer.
“Kami sudah bahas, bapak Bupati langsung memerintahkan kepala dinas pendidikan untuk berangkat ke jakarta untuk membahas soal ini,” kata Rianto.
