Lebih jauh, M. Nur menyoroti lemahnya kepemimpinan dalam mengelola sektor strategis seperti kesehatan. Dalam perspektif sosial-politik, kepala daerah memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
“Lima bulan tanpa obat bukan waktu singkat. Ini cukup untuk menilai ada tidaknya keseriusan dalam memimpin. Yang terlihat saat ini adalah lemahnya kapasitas kepemimpinan dalam mengelola Aceh Besar,” katanya.
Dampak dari kondisi ini sangat dirasakan masyarakat. Pasien yang datang ke rumah sakit tidak mendapatkan layanan yang layak—tidak ada dokter, tidak ada obat, dan tidak ada kepastian pelayanan.
“Ini ironi besar. Negara seharusnya hadir melindungi rakyat, tetapi dalam situasi ini justru terlihat absen. Ini bukan hanya krisis kesehatan, tetapi juga krisis tanggung jawab,” ujarnya.
Ia menegaskan, jika tidak segera dilakukan pembenahan menyeluruh, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan semakin menurun.
“Ini sudah masuk krisis kepercayaan. Pemerintah harus transparan, melakukan evaluasi total, dan memastikan pelayanan kesehatan kembali normal. Jika tidak, ini akan menjadi catatan buruk dalam sejarah tata kelola Aceh Besar,” pungkasnya.
