ARAH juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Pemerintah Aceh diminta membuka secara rinci daftar program pokir yang berjalan serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitasnya.
“Rakyat berhak mengetahui ke mana anggaran dialokasikan. Jika ada program pokir yang tidak berdampak, seharusnya dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak seperti pembayaran iuran JKA,” tegasnya.
Selain itu, ARAH mengingatkan bahwa kondisi fiskal Aceh ke depan akan semakin menantang seiring berkurangnya dana otonomi khusus. Oleh sebab itu, efisiensi dan ketepatan penggunaan anggaran dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas program-program prioritas.
ARAH berharap Pemerintah Aceh dapat mengambil kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas, serta memastikan program JKA tetap berjalan optimal tanpa kendala anggaran.
