Bagaimana mungkin cita-cita melahirkan generasi hafiz dapat tercapai jika para pendidiknya sendiri dibiarkan dalam ketidakpastian ekonomi? Ini bukan hanya soal kebijakan yang tidak sinkron, tetapi juga mencerminkan disorientasi dalam prioritas pembangunan.
Lebih jauh, Usman Lamreung juga menekankan bahwa persoalan ini menjadi indikator lemahnya tata kelola pemerintahan di sektor pendidikan, khususnya dalam aspek perencanaan anggaran dan pengawasan birokrasi.
Ia menilai kepala daerah tidak cukup hanya mengandalkan slogan perubahan tanpa memastikan implementasi berjalan efektif di lapangan.
Ketika persoalan seperti ini dibiarkan berlarut, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas pemerintah, tetapi juga masa depan program strategis daerah.
Oleh karena itu, langkah konkret yang harus segera diambil adalah evaluasi menyeluruh terhadap jajaran birokrasi. Seluruh lini manajemen yang bertanggung jawab harus diperiksa kinerjanya, termasuk dalam hal perencanaan, penganggaran, dan distribusi hak-hak tenaga pendidik.
Hal ini juga sejalan dengan pandangan Usman Lamreung yang mendorong adanya audit internal dan penegakan akuntabilitas di tubuh birokrasi pendidikan.
Keberlanjutan program tahfidz di Aceh Besar tidak hanya ditopang oleh regulasi dan slogan, tetapi membutuhkan komitmen nyata dalam tata kelola yang profesional dan berpihak pada pelaksana di lapangan.
Jika pemerintah serius ingin menjadikan pendidikan tahfidz sebagai pilar penguatan syariat Islam, maka hal pertama yang harus dibenahi adalah memastikan bahwa para guru, sebagai aktor utama, dihormati, dihargai, dan dipenuhi hak-haknya. Tanpa itu, seluruh visi besar hanya akan menjadi retorika kosong di atas kertas.
